Jakarta, (2/Mei/2025) Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas terbitnya Keputusan Pimpinan Pusat (PP)  Muhammadiyah Nomor 206/KEP/I.0/B/2025 tentang kedudukan kelembagaan BTM. Keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah; Dr. H Agung Danarto, M.Ag serta Sekertaris; Muhammad Sayuti M.Pd. M.Ed, Ph.D pada tanggal 16 April 2025, menyebutkan,  untuk menghindari dualisme struktural dan tumpang tindih program antar majelis dan lembaga perlu penegasan kedudukan kelembagaan BTM. PP Muhammadiyah dalam surat keputusan itu memutuskan, pertama  BTM secara kelembagaan di bawah pembinaan Lembaga Pengembang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LP - UMKM) PP Muhammadiyah. Kedua menginstruksikan kepada Biro Pengembang Organisasi (BPO) PP Muhammadiyah untuk menyusun PP Muhammadiyah tentang BTM sebagai tindak lanjut keputusan itu.

"Dengan adanya keputusan PP Muhammadiyah ini sangat jelas sekali mampu memberikan kepercayaan diri kepada para pengelola dan pengurus jaringan BTM se Indonesia tentang kedudukan serta posisioning BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah,  "ucap Ketua Induk BTM; Drs Achmad Su'ud, M.Si dalam keterangannya yang dibagikan ke berbagai awak media.

Surat keputusan itu, diakui oleh Su'ud sempat menjadi penantian panjang para pegiat BTM pasca Muktamar ke - 48 di Surakarta - Jawa Tengah tahun 2022, di mana sudah tidak ada lagi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) sebagai insitusi koordinasi dalam pengembangan BTM. Sementara Induk BTM berserta jaringan BTM  lagi gencar - gencarnya dalam mensosialisasikan Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) satu PDM satu BTM di berbagai penjuru Tanah Air, sebagai amanah Surat Edaran  No. 004/I.8/G/2017 MEK PP Muhammadiyah. Dengan demikian munculnya regulasi baru yang diterbitkan langsung PP Muhammadiyah memberikan semangat dan angin segar bagi GMM untuk terus berkembang, sekaligus sebagai momentum bagi jaringan BTM untuk  menata diri menjadi lebih tertib dalam  barisan atau shof yg lebih rapi. Sebagaimana dinyatakan dalam 7 rekomendasi di Muhammadiyah Microfinance Summit III yang diselenggarakan di Kaliurang - Yogyakarta 2024  tahun kemarin," terangnya. 

Kemudian secara terpisah, Wakil Ketua LP UMKM PP Muhammadiyah; Syafrudin Anhar, mengungkapkan, LP - UMKM. merupakan satu lembaga baru dalam numenklatur Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) pada struktur organisasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sebagai lembaga baru, LP UMKM secara kelembagaan dan program adalah pemisahan dari Majelis Ekonomi dan Bisnis (dahulu Majelis Ekonomi dan Kewiraswastaan). Pemisahan inilah yang menyebabkan adanya kegamangan bahkan kegelisahan akan keberlangsungan gerakan keuangan mikro dikalangan aktivis dan warga Persyarikatan yang selama ini digerakan melalui atau dengan nama Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM).

Bukan Persyarikatan Muhammadiyah jika tak tertib konstitusi dan administrasi, kata Syafrudin, maka melalui proses sidang Tanwir di Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT)  secara kelembagaan dan program numenklatur LP UMKM menjadi jelas dan tegas disebutkan dalam tanfiz keputusan Tanwir Muhammadiyah di Kota Kupang NTT.

Maka setelah sidang Tanwir itu, di salah satu sidang pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memutuskan mengenai kedudukan dan keberadaan BTM. Melalui suatu surat keputusan PP Muhammadiyah Nomor 206/KEP/I.0/B/2025 tentang Kedudukan Kelembagaan  BTM, yang menetapkan secara resmi bahwa pembinaan BTM berada dibawah pembinaan dan koordinasi LP UMKM. "Sebagaimana yang terumuskan dalam program bidang UMKM hasil keputusan sidang Tanwir Muhammadiyah di Kota Kupang," jelas Syafrudin.

Pekalongan -  KSPPS BTM Pekalongan menggelar Rapat Anggota Tahunan 9 tahun buku 2024 pada Minggu (23/2) yang berlokasi di Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pekalongan. RAT KSPPS BTM Pekalongan dihadiri ratusan anggota dan pengurus untuk mendengar laporan pertanggungjawaban pada tahun 2024 dan menyongsong rencana-rencana bisnis kedepan.

RAT diawali dengan penagjian iftitah oleh wakil ketua PDM Kabupaten Pemalang sekaligus dewan pengawas Syariah BTM Pekalongan Drs. H. Amat Sulaiman. Dalam menjalankan KSPPS BTM Pekalongan ini dapat berlaku jujur, agar apa yang dilakukan dapat menebar kebaikan dan mendapatkan manfaat. merujuk pada surat ta-taubah ayat 11 tentang ketaqwaan kepada Allah SWT dan orang-orang jujur. Amat berpesan kepada sebagai pengurus, pengawas maupun sebagai anggota KSPPS BTM Pekalongan dapat berlaku jujur didalam menajalankan Amanah ini.

“Makna dari surat At-Taubah ayat 11 tersebut selain mengatakan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Juga menjadi orang jujur, jujur dalam berusaha, jujur dalam melakukan pelayanan, jujur terhadap diri sendiri lebih-lebih jujur kepada ALLAH SWT. Mari kita jujur baik insyALLAH meraih ridho allah swt.  Jujur mendapatkan kebaikan”ungkapnya

RAT dibuka secara langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup Anwar Abbas. 

Ketua pengurus KSPPS BTM Pekalongan Drs. H. Ahmad Su’ud, M.Si. mengatakan pada sambutannya, Meenghadapi perubahan regulasi koperasi dari kementrian koperasi, KSPPS BTM Pekalongan berusaha untuk melakukan adaptasi guna menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi baik secara bisnis maupun kelembagaan. Sebagai AUM yang bergerak di bidang ekonomi, kspps bertekad agar keberadaanya dapat dirasakan manfaatnya serta mampu membantu para anggotanya khususnya kalangan menengah kebawah.

“KSPPS BTM Pekalongan saat ini berusia 29 tahun, kehadirannya diusahakan menjadi AUM unggulan yang mampu menempatkan diri sebagai Lembaga keuangan dan mediator keuangan yang berfungsi secara optimal.”ungkapnya

Sebagai mitra strategis dan partner potensial UMKM maupun Lembaga lain, KSPPS BTM Pekalongan membuka diri secara luas untuk melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak, agar kehadiran BTM Pekalongan dapat memberikan manfaat bagi sesama. 

Pengawas Pusat BTM Jawa Tengah Teguh Rimbawan, S.E., M.Kn  mengatakan Sepanjang tahun 2024 koperasi yang bergerak pada pelayanan jas keuangan Syariah banyak mengalami dinamika yang kompleks seperti gagal bayar. BTM dapat melakukan berbagai cara untuk terhindar dari masalah tersebut, dengan melakukan berbagai cara. Pertama Tenguh menyampaikan BTM harus menghindari terjadinya Fraud, yang merupakan malapetaka awal kehancuran. Untuk menghindari terjadinya fraud harus mendeteksi dini dengan menerapkan secara konsisten system operasi dan prosedur. Kedua terapkan system operasi dan pengawasan dengan ketat supaya BTM berjalan baik dan benar. “Munculnya berbagai persoalan dalam pengelolaan LKMS tidak lepas dari system operasi manajemen dan absennya mekanisme pengawasan dan system pengendalian internal, pengawasan yang seharusnya sebagai alat kontrol sering kali diabaikan.”katanya

Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah di wakili oleh Kepala Balatkop UKM Jawa Tengah Dwi Silo Raharjo AP, M.Si pada sambutanya memberikan apresiasi atas terselenggaranya RAT BTM Pekalongan yang merupakan mekanisme konstitusional tertinggi yang ada di koperasi Indonesia, forum penentuan arah garis beras pengelolaan koperasi kedepan. “adanya kesiapan yang matang dari KSPPS BTM pekalongan untuk menyelenggarakan RAT ini, ditandai dengan adanya Buku Laporan yang lengkap, rapi, dan penyajian yang apik dan juga menandakan BTM Pekalongan sebagai penyelenggara pengelolaan keuangan Syariah yang modern”ungkapnya

Selanjutnya Dwi Silo Raharjo mengungkapkan dari laporan BTM Pekalongan melaksanakan kinerja yang luar biasa. “semua tumbuh 2 digit. Tidak banyak koperasi di jawa tengah ini yang tumbuh dengan 2 digit. Artinya 10,2 keatas. Pertumbuhan anggota 28,59 % menjadi 33 ribu anggota, harus dikelola dengan lebih pruden. Bagimana kita bisa menidentifikasi, mengenal anggota sehingga penyaluran dana kita lebih pruden”ungkapnya

RAT KSPPS BTM Pekalongan 9 tahun buku 2024 dibuka secara langsung oleh Ketua PDM Kab. Pekalongan Drs. H. Mulyono. Dalam mengelola BTM Pekalongan yang merupakan Asset umat dibawah nanungan Muhammadiyah Harus mengedepankan profesionalitas. “insyaAllAh jika profesionalitas yang dikedepankan kita akan selamat. Islam sangat konsen tentang profesionalitas. Menepati hak dan kewajiban.”

Ketua PP Muhammadiyah, Dr. H. Ahmad Abbas, MM., M.Ag dalam keynote speech yang disampaikan, anwar menegaskan dengan ditancapkannya pilar ketiga yakni ekonomi dan bisnis, pada muktamar Muhammadiyah ke-47 di makasar wajah Muhammadiyah tidak hanya lagi dipandang pada bidang sosial, dan Pendidikan, tetapi juga komplek industry. Muhammadiyah harus hadir pada kebijakan ekonomi strategis. Anwar menyoroti 3 program unggulan yang dijalankan oleh PWM Jawa Tengah yakni Teknologi, industrialisasi, dan mitigasi, artinya kita harus menguasai IT. “Suatu negara dikatakan maju atau tidak maju sejauh mana negara tersebut menguasai Teknologi. Karena dengan teknologi kita bisa menigkatkan produktifitas harus menguasi teknologi.”ungkapnya

besarnya jumlah pelaku usaha mikro dan ultra mikro di Indonesia, tak sebanding dengan dana yang dikucurkan dari pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Menurut anwar, Negara perlu hadir untuk memikirkan nasib pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Disinilah peran Lembaga keuangan mikro Syariah, memikirkan dan memperhatikan usaha mikro dan ultramikro dalam rangka memakmurkan semua.

“untuk itu disinilah saya berterimakasih kepada yang mengurusi Lembaga keuangan mikro Syariah, seandainya LKMS tidak memikirkan usaha mikro dan ultra mikro siapa lagi. bisa-bisa mereka terjerat pinjol.” Ungkapnya

Terakhir anwar menegaskan kita harus hijrah untuk terus maju dan bersinar. Hijrah dari Employee mentality ke entrepreneur mentality, yang melihat peluang terlebih dahulu daripada resiko.

“kalau kita tetap menjadi employee pendapatan kita ditakar orang, kalau kita menjadi enterpreneu pendapat orang lain yang kita takar. Jika kita salah memilih jalan maka organisasi kita akan bermasalah, tapi jika kita benar memilih jalan maka negeri dan organisasi kita akan maju” tegasnya

Pemalang, Jawa Tengah – Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (KLKMS) Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Pemalang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan ke-8 pada Sabtu (22/2) yang bertempat di SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. RAT KLKMS BTM Pemalang ini dibuka secara langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag. Anwar Abbas mengapresiasi BTM Pemalang karena menjadi BTM terbaik se-Indonesia. Namun, kondisi ekonomi umat manusia saat ini belum berada pada posisi yang memuaskan sehingga perlu usaha lebih keras lagi. anwar menegaskan Muhammadiyah perlu hadir di bidang ekonomi-ekonomi strategis. Hematnya pilar ekonomi Muhammadiyah bisa tegak dan mendominasi dapat direalisasikan pada tahun 2040 atau 2050.

Prediksi tersebut tidak berlebihan, sebab Muhammadiyah memiliki potensi ke arah itu. Potensi tersebut di antaranya adalah jumlah warga, dan umat Islam yang menjadi pasar besar serta belum banyak disentuh oleh produk-produk yang berasal dari internal umat Islam itu sendiri.

“Kalau kita ingin maju dalam bidang ekonomi dan bisnis itu tidak dapat tidak, supaya usaha kita itu maju harus ditopang oleh mentality. Mentality yang dibutuhkan dalam usaha ekonomi dan bisnis adalah entrepreneur mentality,” ungkapnya.

Firdaus Ma’arif Ketua Koperasi LKMS BTM Pemalang mengatakan sinergitas yang dibangun oleh BTM kepada seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) bahkan Unsur pembantu pimpinan (UPP) terus dilakukan dengan melibatkan semua unsur dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan BTM. Salah satunya dengan melibatkan amal usaha Muhammadiyah (aum) dan pimpinan cabang ‘Aisyiyah dalam acara RAT kali ini.

Ketua PDM Pemalang Sapto Suhendro, S.Ag., M.Pd pada pengajian iftitah mengatakan ada 3 program unggulan yang digulirkan sebagai upaya implementasi dalam menjalankan roda persyarikatan di Kabupaten Pemalang, pertama Ideologisasi, kedua Industrialisasi, dan ketiga Mitigasi yang erat kaitanya dengan keberlangsungan BTM dan peningkatan ekonomi umat. Sebab menjalankan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) perlu ada spirit ketaqwaan dan nilai-nilai kebenaran yang merujuk pada QS An-Nisa ayat 9.

“dalam QS An-Nisa ayat 9 ada 2, bertaqwalah kepada Allah dengan Kajian-kajian islam dan pengajian- pengajian di BTM. Bertutur kata yang baik, diimplementasikan pada rapat-rapat pengurus dan pengelola, evaluasi berkala dan Baitul arqom”katanya

Drs. H. Sakhowi, ME Ketua Pusat BTM Jawa Tengah berpesan kepada pengelola untuk menjaga kepercayaan yang dititipkan oleh umat kepada BTM Pemalang. Lebih dari itu, Sakhowi menegaskan jangan sampai ada Fraud yang menguntungkan dirinya sendiri, dan merugikan orang lain.

“jangan sampai ada fraud di tingkat pengurus maupun pengelola. mudah-mudahan kinerja di tahun 2024 yang baik ini bisa dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya.”

JAKARTA - Dalam Sidang Tanwir I 'Aisyiyah, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan menyampaikan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan, memberi makan orang miskin, memberi makan bergizi anak sekolah adalah hak dasar. Oleh karena itu Zulkifli dan kementeriannya akan memberikan dukungan yang terbaik untuk mewujudkannya.
Akan tetapi pekerjaan ini disebutnya bukan hal yang mudah. Zulhas menyebut bahwa dahulu 65% tenaga kerja adalah dari pertanian, hampir separuh sektor pertanian jadi andalan selain sektor perikanan. 
"Akan tetapi saat ini terjadi perubahan penting yang sangat mendasar, para petani dulu punya kebun dan sawah karena hasilnya lumayan. Tetapi hari ini 80% petani sudah berubah jadi buruh tani karena dia tidak punya lahan, tidak punya kebun," ucapnya dalam Seminar Tanwir I ‘Aisyiyah pada Kamis (16/1) di Hotel Tavia Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas juga mengajak para penggerak 'Aisyiyah untuk turut aktif dalam isu pangan dan mewujudkan cita-cita tersebut. Hingga kini, lanjut Zulhas para petani termasuk kelompok masyarakat miskin perlu diberikan bantuan hingga tergantung dengan bantuan. Kondisi ini disebutnya membuat Indonesia semakin jauh dari cita-cita Indonesia merdeka. 
Terkait cita-cita Indonesia merdeka, Zulhas juga menyampaikan keprihatinannya bahwa bahan pangan seperti tahu, tempe yang menjadi makanan masyarakat Indonesia berbahan kedelai saat ini dikuasai oleh satu orang. "Di mana yang namanya kedaulatan? Kalau kita makan saja tergantung pada satu orang. Itu baru soal makan, belum yang terkait ekonomi, teknologi, dan lain-lain, inilah yang akan kita upayakan," ujarnya.
Oleh karena itu sebagai Menko, Zulhas menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengoptimalisasikan dan membangun program yang mampu mengatasi masalah swasembada pangan. Ia pun menyebutkan salah satunya terkait pupuk. Zulhas menyampaikan jalur distribusi pupuk yang dulu terlalu berbelit sehingga menyulitkan petani untuk mendapatkan kini telah dipangkas agar lebih cepat diakses petani. 
Selain itu Zulhas juga menyampaikan bahwa pihaknya di tahun ini sudah melarang impor beras, melarang impor jagung, melarang impor gula, dan melarang impor garam sebagai komoditas pangan yang penting. Ia berharap kebijakan tersebut dapat mewujudkan cita-cita Indonesia untuk melakukan swasembada pangan karena Indonesia sangat potensial untuk melakukan itu. 
Berkaitan dengan program makan bergizi gratis, Zulhas melihat pentingnya meningkatkan kemampuan penyediaan bahan pangan, mulai beras, sayur, hingga protein hewani untuk kepentingan program Makan Bergizi Gratis. Ia pun mengajak ‘Aisyiyah untuk terlibat secara aktif dalam mengusahakan swasembada pangan.

Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Salmah Orbayinah menegaskan bahwa ‘Aisyiyah dari sejak berdiri hingga sekarang tetap berkomitmen untuk terus menebar manfaat bagi seluruh masyarakat , umat, bangsa dan negara di seluruh aspek kehidupan.  “Kini ‘Aisyiyah terus melakukan penguatan dan memperluas dakwah gerakan di semua tingkatan dan lapisan sehingga menjadikan Aisyiyah semakin kuat, unggul dan berkemajuan. Kekuatan 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan muslim berkemajuan harus kita gerakkan secara lebih optimal sehingga dapat berkontribusi dalam memecahkan berbagai permasalahan kemanusian semesta maupun kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk diantaranya  usaha mewujudkan keadilan bagi semua,”jelas Salmah saat menyampaikan Pidato Iftitah Pembukaan Tanwir I ‘Aisyiyah pada Rabu (15/1) di Jakarta. Salmah menuturkan bahwa keluarga merupakan satuan terkecil masyarakat yang berfungsi sebagai tonggak kehidupan umat, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Institusi keluarga merupakan madrasah untuk melahirkan dan menumbuhkan manusia yang berkualitas utama yaitu manusia yang bertakwa dan berkemajuan. “Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional. Oleh karena itu ketahanan keluarga menjadi isu penting bagi ‘Aisyiyah dalam mendukung keberhasilan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045,”tegas Salmah.

Salmah menegaskan bahwa pola pengasuhan keluarga dengan mendasarkan pada nilai-nilai utama seperti keadilan, kejujuran, kerja keras, menghargai perbedaan, cinta damai, mencintai lingkungan,mencintai tanah air dan berjiwa entrepreneur merupakan salah satu kunci dalam menguatkan ketahanan keluarga menuju ketahanan nasional. Berdasar hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) pada tahun 2024 menunjukkan 1 dari 4 perempuan usia 15 – 64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan dan/atau selain pasangan selama hidupnya.Salmah menjelaskan masyarakat yang berkeadilan adalah langkah selanjutnya setelah penguatan nilai di dalam keluarga. Salah satunya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dalam perekonomian dan pangan. ‘Aisyiyah percaya bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam hal penguatan ekonomi dan juga membangun kedaulatan pangan. Hal ini dikarenakan perannya cukup besar dalam mengelola lahan pertanian, merawat tanaman sampai kepada tanggung jawab ketersediaan pangan keluarga. “Oleh karena itu menjadikan perempuan sebagai agen-agen potensial dalam membangun kedaulatan pangan sangat penting dengan dukungan penuh dari pemerintah termasuk budaya menanam pangan lokal, gerakan menanam di rumah, gerakan membeli produk pangan lokal adalah langkah-langkah strategis yang penting untuk dilaksanakan secara serius. Menjaga kedaulatan pangan berarti membuka akses ekonomi bagi perempuan dan kelompok marginal untuk meningkatkan dan menguatkan ekonominya sebagai pemenuhan hak dasar mereka,”papar Salmah. Salmah juga mengatakan bahwa keadilan dalam kehidupan bernegara juga harus terus ditegakkan seiring dengan penegakan keadilan dalam keluarga dan masyarakat. Terlebih, Indonesia menetapkan dirinya sebagai negara hukum dimana UUD 1945 menjadi dasar bagi seluruh aturan yang ada. “Sayangnya masih banyak persoalan terkait hukum yang terjadi khususnya dalam upaya penegakan hukum dan memperoleh keadilan. Langkanya keadilan dan penegakan hukum yang benar sesungguhnya merupakan sebuah ancaman bagi masa depan bangsa itu sendiri. Dalam bidang hukum, ‘Aisyiyah melakukan kerja-kerja pendampingan melalui POSBAKUM untuk memastikan masyarakat miskin dan marginal mendapatkan haknya dalam perlindungan hukum dan keadilan,”tutur Salmah. Guna mewujudkan keadilan, bagi Salmah juga harus dikuatkan dalam peran-peran dalam berbangsa. Tidak hanya berperan dalam merebut kemerdekaan, tetapi ‘Aisyiyah juga menunjukkan komitmennya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan penguatan kebangsaan dari berbagai bidang. 

Mulai dari bidang pendidikan, ‘Aisyiyah sebagai pemula pendidikan anak usia dini di Indonesia terus menguatkan langkahnya dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan juga pendidikan yang inklusif bagi seluruh anak bangsa, mulai dari PAUD hingga ke Perguruan Tinggi. Dalam bidang kesehatan, bersama Muhammadiyah, ‘Aisyiyah juga mendirikan layanan kesehatan di berbagai lokasi yang bahkan belum terjangkau oleh pemerintah. ‘Aisyiyah percaya bahwa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkeadilan adalah mudahnya akses layanan kesehatan untuk semua masyarakat tanpa terkecuali dengan standar pelayanan yang berkualitas. “Dalam bidang Tabligh, ‘Aisyiyah mensyiarkan nilai-nilai keadilan dan keagamaan dengan dakwah yang santun dan ramah. Bahwa agama hadir membawa keadilan,  kedamaian dan membawa maslahat bagi seluruh alam,”imbuh Salmah. Melalui momen Tanwir ini, Salmah mengajak kader-kader ‘Aisyiyah dalam mempertegas dan memperkuat komitmen serta kontribusi ‘Aisyiyah dalam membangun peradaban bangsa dilaksanakan melaui berbagai bidang kehidupan baik bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, hukum, dakwah pemberdayaan masyarakat yang digerakkan melalui penguatan masyarakat di tingkat komunitas maupun melalui Amal Usaha ‘Aisyiyah di berbagai bidang yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Berkeadilan.

Jakarta-Tanwir I ‘Aisyiyah akan digelar pada 15-17 Januari 2025 di di Hotel Tavia Heritage. Beberapa isu strategis dibahas dalam forum tersebut. Salah satu yang dinilai penting dan nantinya akan menjadi agenda pembahasan dalam Tanwir adalah kedaulatan pangan. Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Salmah Orbayinah dalam Konferensi Pers Jelang Tanwir I ‘Aisyiyah pada Selasa (14/1) bertempat di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta mengatakan, Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan akan dicapai antara lain melalui kedaulatan pangan. Perempuan, imbuh Salmah, memiliki peran penting dalam menggerakkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia menyambut baik rencana pemerintah untuk menghentikan impor pangan dan menguatkan sektor pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan. Program Makan Bergizi Sehat yang saat ini menjadi program pemerintah, Salmah berharap, dapat dipenuhi dari sumber bahan pangan dalam negeri dengan memperhatikan asupan gizi. Ia pun mengingatkan agar pemerintah juga menaruh perhatian pada perempuan petani yang banyak berkontribusi pada sektor pertanian namun belum banyak mendapatkan pengakuan identitas sehingga tidak mudah mengakses program pertanian maupun program peningkatan kapasitas.     

Selain itu, dalam pembukaan Tanwir l 'Aisyiyah juga akan dilakukan penandatanganan MOU oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dengan Kapolri terkait Perlindungan Perempuan dan Anak. Salmah menyampaikan, kerjasama dengan Kepolisian RI sebagai salah satu aparat penegak hukum sangatlah penting agar upaya perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara sinergis dengan mengedepankan perspektif korban. 

Sementara Tri Hastuti Nur Rochimah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menambahkan bahwa Tanwir kali ini juga membahas perihal isu perempuan dan anak dalam perspektif Islam. 

“‘Aisyiyah sebagai gerakan perempuan muslim berkemajuan, harus merespons beragam persoalan yang muncul dengan perspektif yang moderat atau wasathiyah,” jelas Tri.

Ia menyebut, seperti problem sunat perempuan yang tidak dianjurkan dalam perspektif Muhammadiyah, masalah perkawinan anak yang lebih banyak kemudaratannya, hingga perceraian yang harus dilakukan di dalam persidangan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan.  

Positioning ‘Aisyiyah yang mengedepankan paham keagamaan moderat tersebut menjadi penting, imbuhnya, sebagai acuan dalam merespons problem sosial dengan berkeadilan di tengah masifnya paham keagamaan yang justru mendiskriminasi perempuan. 

“Dalam konteks inilah, paham Islam wasathiyah perlu terus diinternalisasikan dan disosialisasikan termasuk melalui media,” tutup Tri.

"Kita harus terus mengkapitalisasi pergerakan kita, baik lewat amal usaha, maupun kegiatan dakwah di masyarakat secara langsung agar menjadi kekuatan yang membawa pada gerakan pencerahan," kata Haedar pada Sabtu (21/12).

Menurut Haedar, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan sosial kemasyarakatan harus hidup berdampingan dengan masyarakat. "Muhammadiyah adalah bagian integral dengan masyarakat dari bangsa, dan terbuka untuk membangun kerja sama dengan siapapun."

Haedar menekankan bahwa kemajuan yang diinginkan Muhammadiyah bukanlah kemajuan material semata, melainkan kemajuan masyarakat yang peradabannya maju dan tetap beragama. "Mencerahkan dalam konteks membebaskan juga dimaknai sebagai usaha memacu masyarakat untuk beranjak dari ketertinggalan, kemiskinan, stunting, dan belenggu situasi yang melemahkan masyarakat tersebut."

"Muhammadiyah itu di mana-mana tidak hanya memberi ikan, tapi memberi kail untuk mencari ikan," tambah Haedar.

Dalam konteks ini, Muhammadiyah berperan penting dalam memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Muktamar ke-49 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran Muhammadiyah dalam membangun bangsa Indonesia.

Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan memiliki ciri proses membebaskan masyarakat. Bebas dalam hal ini dimaknai sebagai usaha menciptakan masyarakat yang ber-Tuhan Maha Esa, dan bagi muslim menjadi masyarakat bertauhid.

“Di tengah perubahan sekarang, Muhammadiyah-’Aisyiyah harus menjadi suluh peradaban yang mencerahkan dan bermula dari kecerahan keberislaman dan keberagamaan,” katanya.

Source : https://muhammadiyah.or.id/