​Kendala Cuaca Tak Surutkan Semangat

​Agenda yang sedianya dijadwalkan mulai pukul 08.00 WITA terpaksa diundur hingga pukul 11.00 WITA. Hal ini dikarenakan cuaca buruk berupa hujan deras dan angin kencang yang mengguyur wilayah Kecamatan Magepanda sejak pagi hari.

​Namun, penundaan tersebut tidak mengurangi kekhidmatan acara. Dalam sambutannya, Ketua Poktan Mapan Berdikary, Darman Eldin, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Optimasi Lahan (OPLAH) Non Rawa.

​"Kegiatan ini adalah bukti nyata tanggung jawab moral kami. Pembangunan saluran tersier sepanjang 200 meter dan pengolahan lahan telah tuntas kami laksanakan. Kami ingin menunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Darman.

​Sinergi Lintas Sektor

​Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang diwakili oleh Bapak Animus turut memberikan apresiasi atas kemandirian dan kerja keras Poktan Mapan Berdikary. Menurutnya, keberhasilan pengolahan lahan ini merupakan langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Sikka.

​Usai sesi sambutan, seluruh peserta melakukan prosesi tanam simbolik. Momen ini terbilang menantang karena peserta harus berjalan kaki melintasi pematang sawah yang becek dan licin akibat hujan yang tak kunjung reda.

​Tanam Simbolik Bibit Impari 32

​Penanaman bibit padi varietas Impari 32 dilakukan secara bersama-sama oleh:

• ​Perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
• ​Jajaran Polres Sikka
• ​Personel Kodim 1603 Sikka
• ​Penyuluh Pertanian Kecamatan Magepanda
• ​Ketua dan Anggota Kelompok Tani Mapan Berdikary

​Varietas Impari 32 dipilih karena dikenal memiliki produktivitas tinggi dan ketahanan yang baik terhadap hama, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok tani di masa panen mendatang.

Jakarta, (2/Mei/2025) Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas terbitnya Keputusan Pimpinan Pusat (PP)  Muhammadiyah Nomor 206/KEP/I.0/B/2025 tentang kedudukan kelembagaan BTM. Keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah; Dr. H Agung Danarto, M.Ag serta Sekertaris; Muhammad Sayuti M.Pd. M.Ed, Ph.D pada tanggal 16 April 2025, menyebutkan,  untuk menghindari dualisme struktural dan tumpang tindih program antar majelis dan lembaga perlu penegasan kedudukan kelembagaan BTM. PP Muhammadiyah dalam surat keputusan itu memutuskan, pertama  BTM secara kelembagaan di bawah pembinaan Lembaga Pengembang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LP - UMKM) PP Muhammadiyah. Kedua menginstruksikan kepada Biro Pengembang Organisasi (BPO) PP Muhammadiyah untuk menyusun PP Muhammadiyah tentang BTM sebagai tindak lanjut keputusan itu.

"Dengan adanya keputusan PP Muhammadiyah ini sangat jelas sekali mampu memberikan kepercayaan diri kepada para pengelola dan pengurus jaringan BTM se Indonesia tentang kedudukan serta posisioning BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah,  "ucap Ketua Induk BTM; Drs Achmad Su'ud, M.Si dalam keterangannya yang dibagikan ke berbagai awak media.

Surat keputusan itu, diakui oleh Su'ud sempat menjadi penantian panjang para pegiat BTM pasca Muktamar ke - 48 di Surakarta - Jawa Tengah tahun 2022, di mana sudah tidak ada lagi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) sebagai insitusi koordinasi dalam pengembangan BTM. Sementara Induk BTM berserta jaringan BTM  lagi gencar - gencarnya dalam mensosialisasikan Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) satu PDM satu BTM di berbagai penjuru Tanah Air, sebagai amanah Surat Edaran  No. 004/I.8/G/2017 MEK PP Muhammadiyah. Dengan demikian munculnya regulasi baru yang diterbitkan langsung PP Muhammadiyah memberikan semangat dan angin segar bagi GMM untuk terus berkembang, sekaligus sebagai momentum bagi jaringan BTM untuk  menata diri menjadi lebih tertib dalam  barisan atau shof yg lebih rapi. Sebagaimana dinyatakan dalam 7 rekomendasi di Muhammadiyah Microfinance Summit III yang diselenggarakan di Kaliurang - Yogyakarta 2024  tahun kemarin," terangnya. 

Kemudian secara terpisah, Wakil Ketua LP UMKM PP Muhammadiyah; Syafrudin Anhar, mengungkapkan, LP - UMKM. merupakan satu lembaga baru dalam numenklatur Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) pada struktur organisasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sebagai lembaga baru, LP UMKM secara kelembagaan dan program adalah pemisahan dari Majelis Ekonomi dan Bisnis (dahulu Majelis Ekonomi dan Kewiraswastaan). Pemisahan inilah yang menyebabkan adanya kegamangan bahkan kegelisahan akan keberlangsungan gerakan keuangan mikro dikalangan aktivis dan warga Persyarikatan yang selama ini digerakan melalui atau dengan nama Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM).

Bukan Persyarikatan Muhammadiyah jika tak tertib konstitusi dan administrasi, kata Syafrudin, maka melalui proses sidang Tanwir di Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT)  secara kelembagaan dan program numenklatur LP UMKM menjadi jelas dan tegas disebutkan dalam tanfiz keputusan Tanwir Muhammadiyah di Kota Kupang NTT.

Maka setelah sidang Tanwir itu, di salah satu sidang pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memutuskan mengenai kedudukan dan keberadaan BTM. Melalui suatu surat keputusan PP Muhammadiyah Nomor 206/KEP/I.0/B/2025 tentang Kedudukan Kelembagaan  BTM, yang menetapkan secara resmi bahwa pembinaan BTM berada dibawah pembinaan dan koordinasi LP UMKM. "Sebagaimana yang terumuskan dalam program bidang UMKM hasil keputusan sidang Tanwir Muhammadiyah di Kota Kupang," jelas Syafrudin.

Pekalongan -  KSPPS BTM Pekalongan menggelar Rapat Anggota Tahunan 9 tahun buku 2024 pada Minggu (23/2) yang berlokasi di Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pekalongan. RAT KSPPS BTM Pekalongan dihadiri ratusan anggota dan pengurus untuk mendengar laporan pertanggungjawaban pada tahun 2024 dan menyongsong rencana-rencana bisnis kedepan.

RAT diawali dengan penagjian iftitah oleh wakil ketua PDM Kabupaten Pemalang sekaligus dewan pengawas Syariah BTM Pekalongan Drs. H. Amat Sulaiman. Dalam menjalankan KSPPS BTM Pekalongan ini dapat berlaku jujur, agar apa yang dilakukan dapat menebar kebaikan dan mendapatkan manfaat. merujuk pada surat ta-taubah ayat 11 tentang ketaqwaan kepada Allah SWT dan orang-orang jujur. Amat berpesan kepada sebagai pengurus, pengawas maupun sebagai anggota KSPPS BTM Pekalongan dapat berlaku jujur didalam menajalankan Amanah ini.

“Makna dari surat At-Taubah ayat 11 tersebut selain mengatakan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Juga menjadi orang jujur, jujur dalam berusaha, jujur dalam melakukan pelayanan, jujur terhadap diri sendiri lebih-lebih jujur kepada ALLAH SWT. Mari kita jujur baik insyALLAH meraih ridho allah swt.  Jujur mendapatkan kebaikan”ungkapnya

RAT dibuka secara langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup Anwar Abbas. 

Ketua pengurus KSPPS BTM Pekalongan Drs. H. Ahmad Su’ud, M.Si. mengatakan pada sambutannya, Meenghadapi perubahan regulasi koperasi dari kementrian koperasi, KSPPS BTM Pekalongan berusaha untuk melakukan adaptasi guna menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi baik secara bisnis maupun kelembagaan. Sebagai AUM yang bergerak di bidang ekonomi, kspps bertekad agar keberadaanya dapat dirasakan manfaatnya serta mampu membantu para anggotanya khususnya kalangan menengah kebawah.

“KSPPS BTM Pekalongan saat ini berusia 29 tahun, kehadirannya diusahakan menjadi AUM unggulan yang mampu menempatkan diri sebagai Lembaga keuangan dan mediator keuangan yang berfungsi secara optimal.”ungkapnya

Sebagai mitra strategis dan partner potensial UMKM maupun Lembaga lain, KSPPS BTM Pekalongan membuka diri secara luas untuk melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak, agar kehadiran BTM Pekalongan dapat memberikan manfaat bagi sesama. 

Pengawas Pusat BTM Jawa Tengah Teguh Rimbawan, S.E., M.Kn  mengatakan Sepanjang tahun 2024 koperasi yang bergerak pada pelayanan jas keuangan Syariah banyak mengalami dinamika yang kompleks seperti gagal bayar. BTM dapat melakukan berbagai cara untuk terhindar dari masalah tersebut, dengan melakukan berbagai cara. Pertama Tenguh menyampaikan BTM harus menghindari terjadinya Fraud, yang merupakan malapetaka awal kehancuran. Untuk menghindari terjadinya fraud harus mendeteksi dini dengan menerapkan secara konsisten system operasi dan prosedur. Kedua terapkan system operasi dan pengawasan dengan ketat supaya BTM berjalan baik dan benar. “Munculnya berbagai persoalan dalam pengelolaan LKMS tidak lepas dari system operasi manajemen dan absennya mekanisme pengawasan dan system pengendalian internal, pengawasan yang seharusnya sebagai alat kontrol sering kali diabaikan.”katanya

Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah di wakili oleh Kepala Balatkop UKM Jawa Tengah Dwi Silo Raharjo AP, M.Si pada sambutanya memberikan apresiasi atas terselenggaranya RAT BTM Pekalongan yang merupakan mekanisme konstitusional tertinggi yang ada di koperasi Indonesia, forum penentuan arah garis beras pengelolaan koperasi kedepan. “adanya kesiapan yang matang dari KSPPS BTM pekalongan untuk menyelenggarakan RAT ini, ditandai dengan adanya Buku Laporan yang lengkap, rapi, dan penyajian yang apik dan juga menandakan BTM Pekalongan sebagai penyelenggara pengelolaan keuangan Syariah yang modern”ungkapnya

Selanjutnya Dwi Silo Raharjo mengungkapkan dari laporan BTM Pekalongan melaksanakan kinerja yang luar biasa. “semua tumbuh 2 digit. Tidak banyak koperasi di jawa tengah ini yang tumbuh dengan 2 digit. Artinya 10,2 keatas. Pertumbuhan anggota 28,59 % menjadi 33 ribu anggota, harus dikelola dengan lebih pruden. Bagimana kita bisa menidentifikasi, mengenal anggota sehingga penyaluran dana kita lebih pruden”ungkapnya

RAT KSPPS BTM Pekalongan 9 tahun buku 2024 dibuka secara langsung oleh Ketua PDM Kab. Pekalongan Drs. H. Mulyono. Dalam mengelola BTM Pekalongan yang merupakan Asset umat dibawah nanungan Muhammadiyah Harus mengedepankan profesionalitas. “insyaAllAh jika profesionalitas yang dikedepankan kita akan selamat. Islam sangat konsen tentang profesionalitas. Menepati hak dan kewajiban.”

Ketua PP Muhammadiyah, Dr. H. Ahmad Abbas, MM., M.Ag dalam keynote speech yang disampaikan, anwar menegaskan dengan ditancapkannya pilar ketiga yakni ekonomi dan bisnis, pada muktamar Muhammadiyah ke-47 di makasar wajah Muhammadiyah tidak hanya lagi dipandang pada bidang sosial, dan Pendidikan, tetapi juga komplek industry. Muhammadiyah harus hadir pada kebijakan ekonomi strategis. Anwar menyoroti 3 program unggulan yang dijalankan oleh PWM Jawa Tengah yakni Teknologi, industrialisasi, dan mitigasi, artinya kita harus menguasai IT. “Suatu negara dikatakan maju atau tidak maju sejauh mana negara tersebut menguasai Teknologi. Karena dengan teknologi kita bisa menigkatkan produktifitas harus menguasi teknologi.”ungkapnya

besarnya jumlah pelaku usaha mikro dan ultra mikro di Indonesia, tak sebanding dengan dana yang dikucurkan dari pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Menurut anwar, Negara perlu hadir untuk memikirkan nasib pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Disinilah peran Lembaga keuangan mikro Syariah, memikirkan dan memperhatikan usaha mikro dan ultramikro dalam rangka memakmurkan semua.

“untuk itu disinilah saya berterimakasih kepada yang mengurusi Lembaga keuangan mikro Syariah, seandainya LKMS tidak memikirkan usaha mikro dan ultra mikro siapa lagi. bisa-bisa mereka terjerat pinjol.” Ungkapnya

Terakhir anwar menegaskan kita harus hijrah untuk terus maju dan bersinar. Hijrah dari Employee mentality ke entrepreneur mentality, yang melihat peluang terlebih dahulu daripada resiko.

“kalau kita tetap menjadi employee pendapatan kita ditakar orang, kalau kita menjadi enterpreneu pendapat orang lain yang kita takar. Jika kita salah memilih jalan maka organisasi kita akan bermasalah, tapi jika kita benar memilih jalan maka negeri dan organisasi kita akan maju” tegasnya